Usai di Lantik Presiden Jokowi Jabat Menteri ATR/BPN’ AHY: Kebut Program PTSL hingga Bereskan Sengketa Tanah

JAKARTA, GLOBALPOSNEWS.COM – Presiden jokowi melantik Agus Harimurti yudoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menggantikan pejabat lama Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri Kordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan ( Polhukam )

AHY mengatakan” ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang perlu dikejar olehnya. Mengingat, tersisa waktu 8 bulan menjelang kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai.

AHY menambahkan dalam penyampauannya” akan merangkul dan bekerjasama Wamen dan jajaran pejabat teras ATR/BPN ini juga siap untuk bekerja Tim Work semuanya karena ada target-target yang harus dicapai,” ucap AHY di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

AHY mendorong upaya kontribusi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Caranya dengan mengejar penyelesaian sejumlah target yang sudah ditentukan sebelumnya.
“Termasuk sebagaimana kita bisa menuntaskan target 120 juta bidang PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), kemudian sertifikasi elektronik, isu-isu sengketa tanah yang masih tersisa, termasuk juga yang paling utama bagaimana kementerian yang strategis ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tuturnya.

AHY menegaskan, guna mengejar ini, dia tak bisa sendirian. Langkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum. Satu hal yang disorotinya adalah mengenai kemudahan bagi calon-calon investor untuk bisa menanamkan modal di Indonesia.

“Tentu tidak bisa sendirian tetapi dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan. Maka memberikan keyakinan kenyamanan, keamanan, bagi para investor, baik dari dalam maupun luar negeri sehingga pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, AHY mengungkapkan pesan yang disampaikan Hadi Tjahjanto. Utamanya terkait perlunya ketegasan dalam menjalankan hukum. Dia mengatakan, tujuannya adalah untuk menjadikan Kementerian ATR/BPN menjadi instansi yang profesional kedepannya.

“Termasuk tentu ini urusan keadilan, beliau menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum, kita ingin ATR ini benar-benar profesional, melayani, dan terpecaya. Ini yang menjadi motto dan kekuatan kami,” pungkasnya. (Red/Agus)